Menu

Blak-blakan Ungkap Borok Direksi Pertamina, Politisi PDIP Aria Bima: Ini Siapa, Kalau BTP Itu Salah, Dia Harus Tahu Tempat

Siswandi 16 Sep 2020, 14:36
Politisi PDIP Aria Bima
Politisi PDIP Aria Bima

RIAU24.COM -  Aksi blak-blakan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) soal borok perusahaan plat merah itu, ternyata juga disayangkan politisi PDIP, Aria Bima. Menurutnya, tak seharusnya hal itu diungkapkan ke hadapan publik. Sebaliknya penilaian BTP itu bisa disampaikan saat rapat umum pemegang saham (RUPS) PT. Pertamina (Persero) agar bisa menjadi bahan evaluasi bersama. 

Namun demikian, Aria yang kini menjabat Ketua Komisi VI DPR RI itu, bahkan membedakan penyebutan mantan gubernur DKI Jakarta itu. 

Dalam hal ini, Aria menyebutkan, BTP disematkan untuk Basuki Tjahaja Purnama yang mulai kalem pasca kasus penistaan agama dan kini menjabat sebagai komut Pertamina. Sedangkan Ahok digunakan untuk karakter keras dan ceplas ceplos seperti saat masih menjabat gubernur DKI dan berstatus orang biasa. 

“Sekali lagi ini yang bicara Ahok atau Basuki Tjahaja Purnama? Kalau Basuki Tjahaja Purnama, salah. Karena, aturannya dia sebagai pejabat publik itu tahu tempat dan waktu, disampaikannya itu kapan, ya kan,” tegasnya, dilansir rmol, Rabu 16 September 2020. 

Menurutnya, BTP tak seharusnya mengungkapkan hal itu kepada publik. Sebaliknya, seharusnya BTP menyampaikan keluh kesahnya saat rapat umum pemegang saham (RUPS) PT. Pertamina (Persero) agar bisa menjadi bahan evaluasi bersama. 

“Orang yang menyampaikan ini seorang komisaris utama, itu forumnya lebih tepat di forum RUPS kalau kepada menteri, menteri selaku kuasa pemegang saham, jadi kepada siapa kebenaran itu disampaikan ok gitu lho,” katanya. 

Aria mengaku tak masalah jika pernyataan keras itu muncul dari Ahok, pihaknya pun akan memanggil Ahok ke parlemen guna membahas apa yang dkeluhkan dalam video tersebut. 

“Kalau ini yang bicara Basuki Tjahaja Purnama, sebagai Komut Pertamina, saya kira mengenai substansi itu masih ada perlu suatu pendalaman yang komprehensif ya, kalau memang ini sudah melebar, kita undang lah, saya usulkan, diundang ke Komisi VI. Itu soal substansi,” ujarnya lagi. ***