RIAU24.COM - BENGKALIS - Pelantikan ketua Ikatan Pelajar Mahasiswa Bengkalis Pekanbaru oleh Pj Bupati Bengkalis Syahrial Abdi pada Sabtu (24/10/20) kemarin tuai protes dari pengurus IPMKB kecamatan.

Diduga, ketua IPMKB terpilih Rangga dinilai telah melanggar Anggaran Rumah Tangga (ART) IPMKB. Seperti amanat Kongres IPMKB ke IX berlangsung pada Sabtu (23/11/2019) lalu.

Ketua IPMKB terpilih periode 2019-2021 harus sudah dilantik paling lama 3 bulan sejak terpilih, sementara pelantikan baru diselenggarakan pada 24 Oktober 2020, 11 bulan sejak terpilih.

Sementara, Ketua Ikatan Pelajar Mahasiswa Siak Kecil (Ippermasik) Firdaus menerangkan bahwa pelantikan IPMKB-P sudah tidak rasional dan terkesan mengkerdilkan kredibilitas organisasi.

Pasalnya pelantikan itu seharusnya dilaksanakan sesingkat-singkatnya dalam rentang waktu 3 bulan pasca terpilih nya ketua umum. Jika pelantikan dilaksanakan baru sekarang, maka hanya menyisakan waktu kepengurusan selama13 bulan lagi. 

"Jika pelantikan dipaksakan maka terindikasi bahwa IPMKB diduga menjadi alat kepentingan politik ketua umum terpilih. Terlebih lagi ketua umum terpilih terbukti secara terang-terangan terlibat dalam politik praktis karena menjadi ketua tim relawan salah satu Paslon Bupati Bengkalis,"ujar Firdaus, Minggu 25 Oktober 2020.

Ketua IMKM Hifzil Maulana Sofi mengatakan IPMKB semakin mengecil dan kehilangan marwah akibat adanya mosi tidak percaya dari beberapa organisasi mahasiswa kecamatan se-kabupaten Bengkalis, Riau.

Menurut Hifzil, seharusnya itu menjadi perhatian utama ketua umum terpilih untuk merekonsiliasi kembali sampai adanya kesepakatan bersama terkait rencana pelantikan yang akan diadakan. Tetapi ini tidak menjadi prioritas utama. 

"Seharusnya, dengan melihat kondisi serta dinamika yang terjadi begitu kuat,  Ketua umum terpilih harus mencari solusi bersama bagaimana meneguhkan dan terus berkoordinasi untuk mengembalikan peran IPMKB,"ujarnya 

Untuk itu, Hifzil meminta ketua umum terpilih untuk menghormati ketua mahasiswa kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkalis, karena IPMKB merupakan forum koordinasi bersama.

"Jika kedepan ada yang mencoba mengotak-atik sekalipun pemerintah Kabupaten Bengkalis, maka kami siap untuk menyatakan perlawanan," tegasnya.

Lanjut Hifzil sebab, adanya IPMKB tidak bisa terlepas dari kecamatan-kecamatan yang tergabung didalamnya

dan ini menyangkut integritas mahasiswa yang ada di Kabupaten Bengkalis sendiri,"ucap Hifzil lagi menyesalkan.

Kemudian, Ketua Himpunan pelajar mahasiswa bantan pekanbaru (hipematan-p) Siti Rahmah juga menyampaikan, sejak awal Hipematan melihat banyak kejanggalan yang terjadi, mulai dari waktu pemilihan ketua (kongres) IPMKB yang telah banyak ikut campur tangan pemerintah. 

"Organisasi yang seharusnya berperan  mengawal pemerintah hari ini mengalami kemunduran besar dalam mengambil perannya,"kesal Ketua Hipematan.