Menu

Bupati Bengkalis Kenduri 3RGM Di Desa Tanjung Leban, Bandar Laksemana

Dahari 27 Mar 2021, 11:35
Bupati Bengkalis Kasmarni saat di Desa Tanjung Leban Bandar Laksemana
Bupati Bengkalis Kasmarni saat di Desa Tanjung Leban Bandar Laksemana

RIAU24.COM - BENGKALIS - Bupati Bengkalis Kasmarni menghadiri Kenduri dalam rangka Soft launching rumah runding restorasi gambut mangrove (3RGM) Laksamana Raja Dilaut, di Desa Tanjung Leban, Kecamatan Bandar Laksemana, Kabupaten Bengkalis, Sabtu 27 Maret 2021.

Kenduri soft launching rumah runding restorasi gambut dan mangrove ( 3RGM ). Selain dihadiri Bupati Bengkalis, turut dihadiri anggota DPR RI dari Fraksi PKB, Luluk Nur Hamidah, Deputi BRGM, Dr. Haris Gunawan, Rektor UNRI diwakili, Prof. Almasdi, Perwakilan Universitas Kyoto, Jepang, Prof. Asc. Osamu Kozan dan tamu undangan lainnya.

Bupati Bengkalis Kasmarni dalam sambutannya menyampaikan bahwa, sebagaimana diketahui bahwa agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan lebih dikenal dengan nama sustainable development goals merupakan kesepakatan pembangunan baru.

Disamping itu, mendorong perubahan ke arah pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia, kesetaraan guna mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup, dengan prinsip universal, integrasi dan inklusif. 

"Satu dari Empat pilar SDGS tersebut, yakni pilar pembangunan sosial, agar tercapainya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga kehidupan harus dapat kita laksanakan,"ujar Bupati Bengkalis Kasmarni.

Mengingat, lanjut Kasmarni, kebijakan pembangunan nasional telah didasarkan pada pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, dengan tujuan memperhitungkan keberadaan lingkungan.

"Ini guna memenuhi kebutuhan pada saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang,"ujarnya.

Sedangkan, persoalan kebakaran lahan dan hutan (Karlahut) serta abrasi di kawasan pesisir merupakan urutan teratas isu prioritas lingkungan hidup di Kabupaten Bengkalis.

"Pada periode Januari s/d Maret 2021 ini saja, telah terjadi 71 kejadian Karlahut dari 82 titik hotspot yang terkonfirmasi dengan luasan lahan terbakar mencapai ± 298,6 hektar,"ungkap Kasmarni lagi.

Sementara itu, lanjut Bupati Bengkalis, selain Karhutla, laju abrasi rata-rata pertahun di pantai utara Kab. Bengkalis berkisar antara 1-4 meter per tahun. Hal tersebut tentunya perlu ditangani secara serius.

"Tingginya gelombang laut dan arus pasang surut yang terjadi di perairan sekitar Selat Melaka, dan diperparah pula dengan rusaknya ekosistem mangrove serta karakteristik daratan pantai yang umumnya berupa gambut dan aluvial yang sangat rentan terhadap pengerusan oleh laut,"ujarnya.

Menurut Bupati lagi, hal tersebut menjadi faktor pemicu peningkatan laju abrasi di Kabupaten Bengkalis. Hal tersebut membuktikan bahwa persoalan lingkungan berupa Karlahut serta abrasi di kawasan pesisir erat kaitannya dengan pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove yang juga menjadi mandat badan restorasi gambut dan mangrove saat ini.

"Keberadaan bangunan rumah runding restorasi gambut dan mangrove (3RGM) sebagai bangunan multifungsi, tidak saja sebagai pusat kegiatan riset lapangan tetapi juga berfungsi sebagai tempat konsolidasi sosial multipihak guna membangun integrasi, kolaborasi dan bersinergi dalam upaya mewujudkan tujuan utama restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove dalam menyeimbangkan aspek lingkungan dan ekonomi,"ujarnya.

"Kami berharap keberhasilan capaian dan pembelajaran penting restorasi gambut di lanskap 2400 Ha di desa Tanjung Leban ini melalui integrasi tata kelola air dengan pendekatan berbagi air, beragam usaha merevitalisasi ekonomi masyarakat dapat direplikasikan juga di desa-desa sekitarnya,"pungkasnya.