Menu

Rusia Imbau Untuk Mengakui 'Gerakan Publik LGBT Internasional' Sebagai Ekstremis

Amastya 18 Nov 2023, 05:48
Orang-orang mengibarkan bendera dan mengangkat slogan-slogan sambil berdemonstrasi untuk hak-hak LGBTQ /Reuters
Orang-orang mengibarkan bendera dan mengangkat slogan-slogan sambil berdemonstrasi untuk hak-hak LGBTQ /Reuters

RIAU24.COM Rusia pada hari Jumat (17 November) meminta untuk memberlakukan larangan terhadap gerakan publik LGBT Internasional tanpa menyatakan apakah mereka mencari penutupan berbagai komunitas pada umumnya atau beberapa kelompok tertentu di negara tersebut.

"Kementerian Kehakiman Rusia telah mengajukan klaim hukum administratif kepada Mahkamah Agung untuk mengakui gerakan publik LGBT Internasional sebagai ekstremis dan melarang aktivitasnya di Rusia," kata Moskow dalam sebuah pernyataan, menambahkan bahwa sidang pengadilan akan diadakan mengenai masalah ini pada 30 November.

Tindakan keras Rusia terhadap komunitas LGBTQ

Ini adalah langkah terbaru oleh Rusia dalam tindakan kerasnya yang sedang berlangsung terhadap komunitas LGBTQ dan rakyatnya, yang oleh pihak berwenang disebut sebagai identitas gender dan orientasi seksual non-tradisional.

Pihak berwenang Rusia telah menggunakan label ekstremis terhadap banyak organisasi hak asasi manusia serta kelompok oposisi, yang meningkatkan kemungkinan penuntutan terhadap anggotanya.

Kementerian itu menuduh gerakan LGBT yang beroperasi di wilayah Federasi Rusia dari berbagai tanda dan manifestasi ekstremisme, termasuk hasutan untuk kebencian sosial dan agama.

Kementerian tidak mengklarifikasi apa yang dimaksud dengan gerakan itu tetapi menambahkan bahwa sidang pengadilan akan diadakan mengenai masalah ini pada 30 November.

Sejak Rusia melancarkan serangannya di Ukraina, Rusia telah meningkatkan kampanyenya melawan komunitas LGBTQ.

"Pihak berwenang Rusia sekali lagi lupa bahwa komunitas LGBT + adalah manusia," kata Dilya Gafurova, kepala kelompok hak LGBTQ Sphere.

“Pihak berwenang tidak hanya ingin menghapus kami dari bidang publik: mereka ingin melarang kami sebagai kelompok sosial," tambah Gafurova.

(***)