Anggota Pansus, Asep Setiawan, dan H. Rafee, turut menyampaikan beberapa pertanyaan terkait mekanisme pokir, efisiensi anggaran, serta prioritas dalam pengajuan usulan. H. Rafee juga berharap ada acuan prioritas untuk anggota DPRD dalam mengusulkan Pokir.

Bappeda menjelaskan bahwa usulan Pokir dapat diajukan dengan memperhatikan berbagai kriteria, termasuk hasil reses, aspirasi masyarakat, dan rencana pembangunan pemerintah. 

"Namun, beberapa usulan mungkin tidak diakomodir jika tidak memenuhi mekanisme atau karena keterbatasan anggaran,"ucapnya.

Anggota Pansus, Tairan SH, dan Hj. Nurhasanah, menyoroti pentingnya informasi yang jelas dari Bappeda terkait prioritas dan kesesuaian Pokir dengan kebutuhan masyarakat. 

Mereka berharap agar Pokir yang telah diajukan oleh anggota dewan tetap mengacu pada prosedur yang berlaku dan didorong untuk disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang mendesak.

Bappeda juga mengingatkan bahwa seluruh usulan yang dimasukkan akan melalui tahap seleksi dan verifikasi sesuai dengan prioritas yang ditentukan dalam RKPD.