RIAU24.COM -Di berbagai sudut kota di Indonesia muncul tulisan Adili Jokowi. Hal ini merupakan wujud kegeraman publik akan beberapa kebijakan pemerintah di masa kepemimpinan Jokowi.

Seruan Adili Jokowi ini menjadi cara publik menyampaikan keinginan agar ayah Gibran Rakabuming Raka tersebut mendapat pemeriksaan secara hukum terkait beberapa kebijakan dan programnya semasa menjabat sebagai Presiden Indonesia.

Gerakan rakyat menuntut Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi diadili karena diduga melakukan praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) hingga penyimpangan kekuasaan saat menjabat kepala negara terus bergulir. 

Kini gerakan rakyat tersebut semakin terang-terangan menggema di dunia maya.  

Coretan dinding #AdiliJokowi di Jakarta dan di sejumlah daerah pun semakin menjamur. 

Teranyar diunggah akun media sosial X, platform yang sebelumnya dikenal Twitter @ThommyShelby. 

Baru-baru ini, penyanyi Iwan Fals justru memberi tanggapan berbeda terkait seruan Adili Jokowi yang marak di media sosial. 

Melalui laman X miliknya @iwanfals, pelantun lagu Bento ini mempertanyakan kesalahan Jokowi sehingga ramai muncul aksi tersebut.

"Adili Jokowi adili Jokowi, emang Jokowi salahnya apa sih?" tulis Iwan Fals bersama emoji wajah berpikir.

Cuitan Iwan Fals yang mempertanyakan aksi Adili Jok owi ini kemudian menjadi viral di laman X hingga menuai berbagai komentar. 

Sekadar informasi, pada Senin 17 Februari 2025, ribuan mahasiswa dari berbgaai elemen sudah mulai turun ke jalan untuk melakukan aksi demonstrasi mendesak aparat penegak hukum mengadili Jokowi. 

Mulai dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) hingga Badan Ekskutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI). Mereka melakukan aksi serentak di daerah-daerah hingga Jakarta. 

Dalam aksinya, mereka membawa sejumlah tuntutan. 

Pertama, mendesak agar Prabowo mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. 

"Kedua, transparansi status pembangunan. Ketiga, transparansi keseluruhan program Makan Bergizi Gratis (MBG)," kata Ketua Koordinator BEM SI Herianto kepada wartawan, Senin 17 Februari 2025.

Kemudian keempat, tolak revisi UU Mineral dan Batubara (Minerba). Kelima, tolak dwifungsi TNI.

"Keenam, tangkap dan adili Jokowi. Ketujuh, sahkan RUU Perampasan Aset,” tegas Herianto.

(***)