"Belum sepakat juga, belum tentu omnibus, bisa tetap parsial ya. Karena ada kekhususan-kehususan, misalkan di undang-undang partai politik dengan pilkadanya, dengan pilpres dan pilegnya itu ada kekhasan. Belum tentu juga omnibus bisa terwujud, kan baru wacana," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan perbaikan sistem politik Indonesia sudah mendesak, berkaca dari banyaknya jumlah daerah yang diputus Mahkamah Konstitusi (MK) untuk gelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada.