Namun, publik tak cukup puas dengan pernyataan satu arah ini. Tidak ada penampakan fisik ijazah, tidak ada pemaparan data akademik yang bisa diakses publik, dan belum ada ruang dialog terbuka antara pihak kampus dengan masyarakat yang mempertanyakan. Ini memperkuat argumentasi Rocky Gerung: bahwa republik tidak bisa dikelola dengan sikap tertutup.

“Kita tidak bicara pada siapa yang benar, tapi siapa yang terbuka. Karena dalam politik demokrasi, yang terbuka cenderung dipercaya, yang tertutup cenderung mencurigakan,” ucap Rocky.

Respon Hukum: Jokowi Lewat Pengacara Menolak Tudingan

Kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan, merespons dengan menyebut tuduhan terhadap ijazah Jokowi sebagai fitnah dan sesat pikir. Ia menyatakan, ijazah asli sudah ditunjukkan dalam proses hukum, namun tidak akan dipublikasikan karena alasan etika dan kepatutan.

“Kami sudah lihat ijazah aslinya. Tapi kami tidak akan publikasikan karena itu bukan konsumsi publik. Yang penting, semua proses hukum sudah sah,” kata Yakup.

Pernyataan ini justru menguatkan kritik Rocky Gerung: jika dokumen fundamental seperti ijazah bisa disembunyikan atas nama etika, maka yang dilanggar bukan hanya rasa ingin tahu publik, tapi prinsip dasar pemerintahan terbuka. Dalam sistem republik, tidak ada yang terlalu privat jika menyangkut legitimasi kekuasaan.