Lebih dalam lagi, perbedaan paradigma keduanya makin kentara. Jokowi, dengan pendekatan ekonomi yang pragmatis dan pro-oligarki, berlawanan arah dengan Prabowo yang mengusung semangat populisme dan kerakyatan. Salah satu indikator penting: penghapusan sistem kuota yang selama ini menjadi lahan subur bagi oligarki. 

“Prabowo hendak membasmi budaya jual beli izin,” ujar Rocky. 

Sebuah agenda yang secara langsung menusuk jantung dari sistem Jokowi.

Isu lain yang tak kalah fundamental adalah soal Ibu Kota Negara. Pemerintahan Prabowo tampaknya mulai menarik rem tangan dalam proyek ambisius IKN. Penundaan pemindahan ASN ke Kalimantan diartikan banyak pihak sebagai sinyal bahwa proyek tersebut tak akan dilanjutkan. 

“Secara topografi kekuasaan, jalan Prabowo tak lagi searah dengan Jokowi,” kata Rocky.

Namun semua perbedaan itu belum terucap terang. Demi stabilitas, demi sopan santun politik, Prabowo masih menjaga harmoni di permukaan. Tapi dalam politik, sinyal adalah segalanya. Reshuffle kabinet yang akan datang diprediksi menjadi ajang pertama di mana Prabowo menunjukkan siapa yang sebenarnya memegang kendali.