RIAU24.COM -Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatan sebagai wakil presiden (wapres). Mengapa analis hukum dan politik menganggap langkah itu "sangat-sangat sulit" dilakukan?

Ahli hukum tata negara, Bivitri Susanti mengatakan, landasan pelanggaran hukum untuk melakukan pemakzulan ke putra sulung Presiden Ke-7 Joko Widodo itu menurutnya masih lemah, termasuk jika menggunakan alasan perubahan aturan batas usia yang melanggengkan Gibran menjadi cawapres.

"Gibran itu berdua sama Prabowo dalam setiap proses pilpres lalu. Jadi enggak mungkin Gibran saja dianggap salah…Kecuali kalau misalnya nih, Gibran tertangkap sendirian melakukan perbuatan tercela, misalnya mabuk, atau misalnya dia korupsi sendirian, itu baru kuat, tapi lagi-lagi itu juga tidak mudah," kata Bivitri melansir BBC News Indonesia, Senin (28/04).

Dari sisi politik, pengamat politik dari Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor pun melihat peluang pemakzulan Gibran sangat kecil.

Senada, pengamat politik BRIN Firman Noor juga melihat bahwa Prabowo tidak mungkin bergerak atau menindaklanjuti usulan dari Forum Purnawirawan TNI itu.

Analisis dia karena Prabowo masih memerlukan Jokowi.