Jubir Kemendagri ini mengatakan pihaknya mengatensi penuh permasalahan empat pulau yang disengketakan antara Pemprov Sumut dan Aceh ini. 

Bima menegaskan kementeriannya akan menyikapi polemik ini dengan cermat dan kehati-hatian.

"Kementerian Dalam Negeri memberikan atensi penuh terhadap persoalan sengketa pulau antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara. Sengketa ini sudah berlangsung lama dan saat ini menimbulkan polemik dan kontroversi di tengah masyarakat yang harus disikapi dengan cermat dan penuh kehati-hatian," ujarnya.

"Penyelesaian persoalan ini memerlukan data dan informasi yang akurat dan lengkap dari semua pihak terkait. Penting untuk tidak saja melihat peta geografis tetapi juga sisi historis dan realitas kultural," imbuhnya.

Bima menjelaskan Mendagri Tito Karnavian akan mengkaji ulang menyeluruh soal pulau-pulau sengketa itu pada 17 Juni mendatang. 

Kajian itu akan melibatkan Tim Nasional Pembakuan Rupa Bumi meliputi sejumlah kementerian/lembaga terkait.