Selain isu nasional, Nuruddin mengatakan pihaknya juga membawa tuntutan lokal yang ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Mereka mendesak agar Pemprov segera merealisasikan komitmen bersama yang ditandatangani pada 1 Mei 2025.

Komitmen tersebut antara lain mencakup pembentukan Perda tentang Sistem Jaminan Pesangon, pengalokasian anggaran iuran BPJS untuk masyarakat miskin, pemberian sanksi kepada pengusaha yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS, penambahan kuota PPDB jalur afirmasi untuk anak buruh, serta pengusulan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai Pahlawan Nasional.

(***)