“Kalau Anda berpendapat tanpa ada yang menentang, itu bukan pendapat. Itu doa. Doa tidak boleh ditentang, tapi pendapat harus ditentang,” katanya.

Ia menambahkan, forum publik harus memberi ruang pada perbedaan pandangan. Audit eksternal dari masyarakat sipil, menurutnya, lebih penting daripada audit internal.

“Audit demokrasi harus berbasis argumen, bukan sentimen. Itu force of the better argument. Itulah cara kita memperbaiki kepolisian, sekaligus peradaban kita,” pungkasnya.

Di akhir pidatonya, Rocky menegaskan kembali bahwa Polri bukanlah entitas yang berdiri di atas rakyat, melainkan bagian dari masyarakat sipil yang dipersenjatai untuk menjaga ketertiban.

“Diskresi polisi harus selebar demokrasi. Demokrasi tidak boleh dibangun dengan rasa takut, tetapi dengan rasa nyaman. Pertengkaran ide itulah yang memajukan bangsa,” katanya, menutup pidato yang disambut tepuk tangan panjang.

Pidato Rocky Gerung di depan jenderal Polri ini bukan sekadar kritik. Ia adalah refleksi mendalam atas kondisi demokrasi Indonesia hari ini. Sejak reformasi 1998, institusi kepolisian memang telah dipisahkan dari militer. Namun, pertanyaan Rocky menggema: apakah nilai yang mendasari cara kerja aparat benar-benar berubah?