Menurutnya, dinamika tersebut memperlihatkan adanya tarik-menarik antara Jokowi, Prabowo, dan Megawati dalam menentukan arah pemerintahan. Relasi antar-elite, kata dia, kini bukan sekadar urusan personal, tetapi perebutan kekuasaan yang lebih luas.

Di luar poros kekuasaan para elite, Rocky melihat masyarakat sipil kini semakin memainkan peran penting dalam politik nasional. Gerakan mahasiswa, aksi unjuk rasa, hingga perdebatan di media sosial telah menjadi kekuatan baru dalam membentuk opini publik.

“Netizen hari ini bisa lebih bermutu daripada suara parlemen. Aspirasi publik, terutama soal ijazah Jokowi dan Gibran, tidak bisa dihapus begitu saja. Selama isu itu belum mendapat jawaban hukum, ia akan tetap hidup dalam ingatan kolektif masyarakat,” kata Rocky.

Ia menegaskan, dua isu utama—dugaan ijazah palsu dan cawe-cawe politik Jokowi—akan menjadi sumber kegelisahan yang terus berulang di ruang publik. 

“Isu lain bisa saja tenggelam, tetapi dua isu ini akan terus muncul kembali dalam demonstrasi publik,” tambahnya.

Rocky menutup analisisnya dengan penekanan pada pentingnya menjaga demokrasi dari potensi kekerasan. Menurutnya, dinamika politik Indonesia boleh saja berlangsung keras, tetapi tetap harus dijalankan dalam koridor konstitusi.