"Bagaimana mungkin keputusan guru besar, keputusan komunitas akademis yang menganggap bahwa status Bahlil itu tidak layak dilanjutkan karena pelenggaran etis. Ini pelenggaran etis akademis loh. Artinya atau plagiasi, atau berbohong, atau menyogok, itu urusan isu realnya," sambungnya.

Rocky kemudian menyebut keputusna dari universtias ini seharunya hanya menyangkut lingkungan akademik dan universitas bersangkutan tidak perlu dobawa-bawa sampai ke pengadilan.

Menurutnya, keputusan akademik dari universitas harus dihormati tanpa perlu PTUN yang dinilainya hanya menguji secara administratif keputusan rektor sebelum akhirnya dibatalkan.

"Tetapi ketika satu universitas menyatakan itu pelenggaran etis, maka harusnya tidak perlu lagi itu dibawa ke meja pengadilan atau PTUN yang hanya menguji administrasi keputusan dari rektor. Kan tetap kita mau lihat menghormati keunggulan etis universitas, itu yang harus kita hormati," imbuhnya.

Dengan lantang Rocky menyebut pengadilan tak bisa ikut campur dalam keputusan universitas yang bersifat etis lantaran sudah diatur dalam paguyuban atau komunitasnya sendiri.

"Itu tidak bisa dibatalkan oleh pengadilan sifat etis dari universitas itu ditentukan oleh komunitasnya sendiri. Karena ini satu pangguyuban yang mengolah dan merawat sifat etis. Dari penelitian, disertasi, pengajaran, apapun itu di universitas," ujarnya.