RIAU24.COM - Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkap sejumlah kejanggalan dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) yang kini tengah diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam sebuah wawancara publik yang beredar di kanal YouTube Forum Keadilan TV, Mahfud menyebut bahwa proyek prestisius era Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu sarat dengan “keanehan” sejak tahap awal perencanaan hingga pembiayaan. Ia bahkan menyebut Jokowi saat itu masih “lugu” dalam memahami kompleksitas permainan politik dan ekonomi di balik megaproyek tersebut.

Menurut Mahfud, proyek kereta cepat awalnya dirancang sebagai kerja sama antar-pemerintah Indonesia–Jepang (G2G) dengan bunga pinjaman rendah dan skema jangka panjang yang menguntungkan negara.

Namun secara tiba-tiba, arah kebijakan berubah ke kerja sama dengan Cina, dengan skema bisnis ke bisnis (B2B) yang belakangan justru melibatkan jaminan negara.

“Awalnya G2G dengan Jepang, bunga rendah, transparan. Tapi kemudian bergeser ke Cina, bunga lebih tinggi, dan muncul cost overrun yang sangat mencurigakan,” ujar Mahfud.

Kementerian BUMN mencatat biaya proyek semula diperkirakan sekitar Rp 86,5 triliun, namun melonjak menjadi lebih dari Rp 114 triliun. Pemerintah beralasan kenaikan disebabkan faktor teknis, pembebasan lahan, dan perubahan desain.