Ia menjelaskan bahwa fenomena tunda bayar yang terjadi saat ini bukanlah sesuatu yang diinginkan oleh pemerintah, melainkan akibat dari keterbatasan anggaran daerah. Husni juga menepis anggapan bahwa hal ini berkaitan dengan dinamika politik.

 

“Kondisi ini murni karena anggaran yang belum memungkinkan. Tidak ada kaitan dengan politik seperti yang berkembang di luar. ASN harus tetap profesional dan serahkan urusan politik pada pihak yang berwenang,” tegasnya.

 

Wabup Husni juga mengingatkan seluruh pimpinan OPD dan ASN untuk segera menyelesaikan agenda-agenda strategis daerah, seperti penyusunan RKPD 2026 dan berbagai pekerjaan rumah (PR) dari RKPD 2024, termasuk masalah tunda bayar.