Mereka mendesak agar Pemko segera menerapkan sistem manajemen kas yang terintegrasi, serta mengatur pencairan SPM agar dilakukan secara berurutan dan bebas dari intervensi pihak tidak bertanggung jawab.

“Semoga pandangan umum ini dapat menjadi masukan berharga bagi Pemerintah Kota Pekanbaru dan menjadi bahan evaluasi serta proyeksi dalam pelaksanaan program pembangunan ke depan,” tutup perwakilan Fraksi PDIP dalam rapat tersebut.

Rapat paripurna ini menjadi langkah awal bagi DPRD dan Pemko Pekanbaru untuk bersama-sama membenahi pengelolaan keuangan daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

(hnm)