“Kami mohon maaf, untuk saat ini belum bisa memberikan kejelasan tentang pengangkatan PPPK Penuh Waktu karena keterbatasan anggaran daerah. Namun kami tidak akan tinggal diam,” tegas Afni.

Ia menambahkan, aturan pemerintah pusat yang membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD turut menjadi penghambat. Meski demikian, Afni menegaskan bahwa Pemkab Siak akan terus berupaya mencari skema dan jalan terbaik agar R2 dan R3 dapat diangkat secara penuh waktu.

“Saya sangat memahami perjuangan dan pengabdian kawan-kawan honorer. Bahkan, ada sahabat dan adik saya sendiri dalam forum ini. Saya tidak akan tinggal diam. Kami akan berkonsultasi langsung dengan BKN dan Kementerian PANRB untuk mencari solusi terbaik,” ujarnya disambut tepuk tangan peserta forum.

Menutup pertemuan, Bupati Afni mengajak perwakilan Forum Honorer R2 dan R3 untuk turut serta dalam konsultasi ke pemerintah pusat.

“Mari kita perjuangkan bersama. Butuh proses, tapi kami akan usahakan. Saya ingin ketika nanti saya ke BKN dan KemenPANRB, ada perwakilan forum yang ikut dengan saya. Ini perjuangan kita bersama,” pungkasnya.

Langkah Bupati Afni menjadi harapan baru bagi ribuan tenaga honorer di Siak. Meski jalan menuju PPPK penuh waktu masih panjang, komitmen kuat dari kepala daerah menjadi modal awal yang sangat berarti. Semoga perjuangan ini segera membuahkan hasil yang adil dan bermartabat bagi seluruh honorer.(Lin)