Selain itu, pelapor menganggap MK melampaui kewenangan karena pengujian syarat administratif calon presiden/wakil presiden merupakan wewenang KPU, Bawaslu, dan DKPP. 

"Kami menilai seharusnya yang menjadi pemohon atas keberatan syarat dan dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden adalah para peserta dalam pemilihan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2024, bukan para pemohon yang tidak memiliki hubungan sebab akibat serta menjadikan MK menjadi sebuah instrumen politik," kata Saddam. 

Dalam berkas permohonannya, Pian Andreo Halomoan Manurung meminta lima hal berikut ke MKMK: 

Membentuk Tim Pakar Independen bersama dengan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa aduan 

Memeriksa secara objektif dan netral dugaan pelanggaran etik sembilan Hakim MK 
Memberhentikan sementara dan/atau tidak melanjutkan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026